Bias Politik Penokohan Kartini

Dari sejarah yang otentik dapat kita baca, Kartini bukanlah satu-satunya pahlawan perempuan Indonesia yang berusaha mengangkat harkat dan martabat kaumnya. Sederetan nama pahlawan perempuan telah terukir dalam sejarah seperti Cut Nyak Dhien, Malahayati dan Cut Meutia dari Aceh, Christina Martha Tiahohu dari Maluku, Nyi Ageng Serang dan Dewi Sartika dari Sunda, Rahmah el-Yunusiyah dari Sumatera Barat, Nyi Walidah KH. A. Dahlan dari Jawa, dan lain-lain.

Bahkan menurut Harsja Bachtiar, jauh sebelum Kartini, di Nusantara ini telah muncul dua tokoh perempuan yang sangat berpengaruh, yakni Sri Ratu Alam Safiatuddin Johan Berdaulat dan Siti Aisyah We Tenriolle. Keduanya merupakan Sulthanat (Raja perempuan), yang pertama memerintah di Kerajaan Islam Aceh sejak tahun 1641 dan memerintah selama kurun waktu 30 tahun. Sedangkan yang kedua memerintah di Kerajaan Islam Tanette Sulawesi Selatan tahun 1856.

Kedua Sulthanat ini mungkin asing bagi kita, tapi keduanya merupakan tokoh pada masanya yang bukan saja sebagai penguasa politik, tapi juga --seperti Kartini-- sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan bahkan dengan tanpa adanya bias gender (seksisme). Di bawah kekuasaan Safiatuddin, ada tokoh-tokoh ilmuan muslim Abdurrauf Singkili, Hamzah Fansuri dan Nuruddin Arraniry yang bekerja sebagai guru besar di Jami'ah Baiturrahman. Dan pada masa Aisyah juga didirikan Sekolah pertama di Tanette tahun 1908.

Memperkukuh Opini

R.A. Kartini, dalam sejarah nasional bangsa kita sudah sedemikian melegenda sebagai tokoh yang telah berhasil merintis persamaan hak dan peran kaum perempuan. Mengapa demikian?, kiranya tidak lepas dari peran “tangan-tangan” kekuasaan baik pada masa kolonial maupun pada zaman kemerdekaan. Persepsi bahkan legitimasi terus dipacu untuk membentuk bawah sadar masyarakat bahwa Kartini benar-benar “dewi” yang membawa angin segar emansipasi perempuan di negeri ini. Semua media dieksploitasi untuk ikut ambil bagian memperkukuh opini publik. Dan segenap institusi yang ada terutama sekolah-sekolah tempat generasi masa depan menimba ilmu dimobilisasi untuk mengagungkan sosok Kartini. Masyarakat benar-benar terbius dan (nyaris) kehilangan daya kritisnya.

Apakah ini memang petunjuk bahwa kita hidup dalam sebuah negara bercorak patrimonial yang memusatkan (hampir) seluruh kekuatan, tak terkecuali opini publik, pada pengaruh kekuasaan?.

Atau meminjam istilah Karl D. Jackson, apakah kita memang berada pada ruang lingkup masyarakat politik birokratik (bureaucratic polity) yang memusatkan pengambilan keputusan pada pemerintah (birokrasi) beserta aparat-aparatnya, terutama perwira militer, pejabat tinggi dan para teknokrat. Dan seluruh aspek yang ada di luar kekuatan itu juga digunakan untuk memperkuat keputusan-keputusan birokratik?. Bisa jadi.

Bukan bermaksud menghapus Kartini dari sejarah nasional kita. Sama sekali tidak, tulisan sederhana ini sekedar ingin membangun kesadaran, bahwa dalam melihat sejarah seharusnya tidak linier dan monolitik yang membuat kita kehilangan perspektif dalam membangun alternatif untuk memperkaya direktori masa lalu sehingga kehilangan kekayaan inspirasi untuk membangun masa depan. Padahal kesadaran dalam melihat sejarah yang multidimensi merupakan salah satu tuntutan yang niscaya ketika kita didesak untuk menghadapi wacana masa depan yang serba terbuka dan kompetitif.

Bias Politik

Banyak tokoh pahlawan perempuan, tapi mengapa Kartini sangat ditonjolkan. Penyebabnya tiada lain karena kepentingan politik. Hal ini bisa dijelaskan paling tidak, dengan tiga poin: Pertama, pemerintah kolonial Belanda punya kepentingan untuk mengangkat nama Kartini. Terutama berkaitan dengan politik etis yang diterapkannya. Kartini menjadi simbol untuk menutupi kesewenang-wenangan Kolonial Belanda dan menjadi bukti keberhasilan politik etis yang diterapkan bagi pribumi. Padahal di Belanda sendiri politik etis tidak begitu menarik bahkan banyak yang menentangnya. Dan di Indonesia ingin dibuktikan keberhasilannya dengan melahirkan tokoh sekaliber Kartini yang tumbuh sebagai cendekiawan perempuan. Padahal dia hidup di tengah-tengah kultur yang sangat patriarkhis.

Kedua, kepeloporan Kartini dipertegas dalam sejarah dengan diterbitakannya buku "Habis Gelap Terbitlah Terang" yang naskah aslinya dalam Bahasa Belanda Door Duisternis tot Lich. Penerbitan buku ini untuk pertama kalinya tahun 1911 oleh Pemerintah Kolonial Belanda jelas mengandung misi politik. Di samping politik kolonial juga politik gerakan perempuan (women's liberation) yang bergaris sosialis. Teman korespondensi Kartini seperti Stella dan Van Kol adalah aktivis feminisme yang berkembang di Eropa pada masanya.

Ketiga, dalam perspektif Indonesia merdeka, Kartini juga dipandang lebih pas untuk dimunculkan sebagai tokoh emansipasi perempuan. Di samping karena mewakili perempuan Jawa, sutau komunitas yang paling berpengaruh di Indonesia. Juga secara ideologis, Kartini tampak lebih menasionalis dibanding tokoh-tokoh perempuan lainnya yang lebih tampak mewakili komunitas agama tertentu (Islam). Kita tahu, pada masa awal kemerdekaan, bahkan sampai pada dekade (awal) Orde Baru, terdapat polarisasi ideologi yang sangat kentara. Sehingga ideologi apapun yang ditegakkan atas nama agama dianggap sektarian dan diperkirakan mengandung benih-benih perpecahan yang sangat tidak menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Tak melupakan

Benar, Kartini merupakan tokoh perempuan Indonesia yang mampu mengubah sejarah kaumnya. Namanya telah menyejarah dengan perangkat-perangkat ideologisnya. Tapi hendaknya kita juga tidak melupakan tokoh-tokoh perempuan lain yang tidak kalah besar jasanya dengan Kartini dalam merintis dan memajukan bangsa ini, bahkan mungkin mereka telah berjuang pada spektrum yang lebih luas karena tanpa dibatasi semangat seksisme.

Pada era dimana keterbukaan telah memasuki semua lini kehidupan, ditambah dengan semakin kritisnya masyarakat, kiranya fakta sejarah tidak selamanya bisa ditutup oleh rekayasa politik untuk membentuk opini yang berlandaskan kepentingan sesaat.

Dengan melihat sejarah secara proporsional dalam spektrum yang lebih luas, niscaya kita akan mendapat historical resources yang lebih berkesan untuk dijadikan inspirasi. Selanjutnya, dari inspirasi yang lebih luas, kaya dan komprehensif, niscaya kita tidak cuma terhindar dari corak berfikir dan bertindak yang linear dan monolitik tapi juga akan mudah mendapatkan pilihan-pilihan masa depan yang luas untuk mengaktualisasikan diri. (Media Indonesia, 21/4/2007)