Implikasi Politik "Reshuffle" Kabinet

“Reshuffle menteriku, kau kuganggu.” Begitulah kira-kira, semboyan partai politik yang ternyata menterinya dilengserkan pasca pengumuman reshuffle kabinet (terbatas) oleh presiden Senin (07/05) lalu di Istana Negara.

Muncul dan dilaksanakannya semboyan ini bukan hal yang mustahil. Pertama, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan akan mereshuffle kabinet, ada partai yang melakukan manuver politik dengan mengajukan nama-nama calon menteri baru dengan sedikit mengancam. (Apabila tidak dituruti) ia akan menarik dukungan dan menjadi oposisi. Meskipun secara formal, partai tersebut urung menarik dukungan, bukan tidak mungkin masih menyisakan kekecewaan jika tuntutannya tidak terpenuhi.

Kedua, ada juga partai yang baik secara formal maupun informal, berusaha mempertahankan menterinya yang diduga kuat akan terkena kebijakan reshuffle. Jika upaya itu gagal, dan sang menteri tetap dilengserkan, atau minimal digeser ke tempat yang kurang menarik, kemungkinan akan berdampak munculnya disharmoni antara presiden dengan partai bersangkutan.

Belajar dari sejarah perjalanan presiden sebelumnya, kasus pemecatan kader partai oleh presiden akan berdampak pada munculnya kritik-kritik tajam dari partai yang kadernya dipecat itu. Contoh yang paling gamblang adalah pada saat Presiden Abdurrahman Wahid memecat kader PDIP dan Golkar dari jajaran kabinetnya. Sebagai konsekuensinya, kedua partai besar ini menjadi motor pelengseran Abdurrahman Wahid dari kursi presiden.

Memang, ada perbedaan mendasar antara Presiden Abdurrahman Wahid yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Presiden Yudhoyono yang dipilih langsung oleh rakyat. Secara politik, legitimasi Abdurrahman Wahid sebagai presiden sangat rendah, sehingga begitu mudah dilengserkan oleh kekuatan partai (melalui wakil-wakilnya di MPR) yang tidak menyukainya.

Sedangkan Presiden Yudhoyono, legitimasi politiknya begitu kuat karena mendapat dukungan langsung dari rakyat. Tapi, apakah dengan demikian, ia kebal dari gangguan anggota parlemen (terutama yang berasal dari partai-partai yang merasa dikecewakan)?

Tidak, apalagi secara konstitusional, parlemen memang punya hak untuk mengontrol presiden. Dengan alasan menjalankan tugas sebagai pengontrol (melalui hak-hak politik yang dijamin undang-undang), kapan pun parlemen bisa mengganggu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sedangkan dukungan rakyat kepada presiden (melalui pemilu) tak cukup kuat untuk menyelamatkan presiden dari gangguan parlemen. sebagian besar rakyat sudah kecewa dengan kebijakan-kebijakan presiden, terutama menaikkan harga BBM yang semakin menyulitkan hidup mereka. Semakin tinggi kekecewaan rakyat, semakin kecil dukungan mereka terhadap presiden. Apalagi, dari sisi modal sosial, posisi Yudhoyono tidak seperti Abdurrahman Wahid dan Megawati yang secara kultural memiliki pendukung fanatik (ideologis).

Meskipun demikian, tentu, bukan berarti Yudhoyono tak bisa mereshuffle anggota kabinetnya yang berasal dari kader partai dan dianggap gagal menjalankan tugas. Di samping presiden memang sudah “terlanjur janji”, reshuffle juga mutlak diperlukan untuk memperbaiki kinerja KIB di masa mendatang. Soal kemungkinan besar munculnya risiko politik berupa “gangguan/hambatan” dari partai-partai yang dikecewakan, saya kira, merupakan hal yang wajar, tinggal bagaimana presiden menyikapinya secara proporsional.

Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Artinya, kapan pun presiden menghendaki, tak ada alasan bagi partai-partai untuk menghambat dan menghalanginya. Dengan mereshuffle kabinet, setidaknya ada kekuatan yang “berdiri” di belakang presiden dalam menghadapi kemungkinan munculnya gangguan/hambatan dari partai-partai yang tak sudi menterinya direshuffle, yakni kekuatan Partai Golkar yang kini barisannya di KIB bertambah lagi, yakni dengan diangkatnya Andi Matalatta sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Di samping itu, kekuatan internasional, terutama Amerika Serikat juga berdiri di belakang Yudhoyono. Dalam sejumlah pertemuan terbatas dengan elite-elite politik di negeri ini, Duta Besar AS untuk RI senantiasa memberikan sinyal kuat atas dukungan itu.

Dengan kekuatan Partai Golkar dan dukungan AS, posisi Presiden Yudhoyono akan sulit digoyahkan meskipun (misalnya) ada gangguan politik dari sebagian anggota parlemen.

Tapi, bukan tidak mungkin presiden semakin tidak populer di mata rakyat, karena aroma kebencian terhadap AS begitu terasa di publik Indonesia. Padahal, bagi Yudhoyono, popularitas merupakan bagian yang penting dalam sejarah hidupnya. Tanpa popularitas, tak mungkin dirinya terpilih menjadi presiden.

Menghadapi dilema ini, barangkali, untuk sementara (tanpa harus kembali mengucapkan I don’t care) tampaknya Yudhoyono harus sedikit melupakan popularitasnya. Yang penting bagi Yudhoyono adalah bagaimana memperbaiki kinerja kabinetnya, yang antara lain ditandai dengan kemampuannya menegakkan hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunkan angka pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Jika upaya ini berhasil, popularitas tentu akan datang sendiri tanpa diundang. (Media Indonesia, 11/5/2007)